Menampilkan 21–30 dari 130 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1953
Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
literasihukum.com/peraturan/17389/kedudukan-hukum-anggota-angkatan-perang
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1952
Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
literasihukum.com/peraturan/15959/kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dinas-ketentaraan
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16681/penerimaan-anggauta-angkatan-perang-republik-indonesia-serikat
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1953
Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
literasihukum.com/peraturan/17390/penerimaan-anggota-angkatan-perang-sukarela
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1953
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17395/penetapan-peraturan-dalam-undang-undang-darurat-nomor-12-tahun-1952-lembaran-negara-nomor-84-tahun-1952-tentang-kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dalam-dinas-ketentaraan-sebagai-undang-undang
…or 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1953
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17397/penetapan-peraturan-dalam-undang-undang-darurat-nomor-4-tahun-1950-tentang-penerimaan-anggota-angkatan-perang-ris-lembaran-negara-nomor-5-tahun-1950-sebagai-undang-undang
…aturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 79 · Tahun 1957
Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
literasihukum.com/peraturan/15923/pengesahan-pernyataan-keadaan-perang-sebagai-yang-telah-dilakukan-dengan-keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-225-tahun-1957-tanggal-17-desember-1957
Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 20 · Tahun 1955
Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
literasihukum.com/peraturan/15861/peraturan-sementara-mengenai-kedudukan-anggota-angkatan-perang-dalam-dinas-ketentaraan-sesudah-akhir-tahun-1955
…rurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
Opini
• 06 Aug 2023
Statuta Roma: Harapan Baru Bagi Masyarakat Internasional
literasihukum.com/statuta-roma-masyarakat-internasional
Artikel ini membahas bagaimana Statuta Roma menjadi harapan baru bagi masyarakat internasional
Berita
• 20 Mar 2026
Prabowo Isyaratkan Perang AS-Israel vs Iran Jadi Faktor Kuat Evaluasi BoP
news.literasihukum.com/prabowo-isyaratkan-perang-as-israel-vs-iran-jadi-faktor-kuat-evaluasi-bop
Presiden Prabowo mengisyaratkan perang AS-Israel melawan Iran menjadi faktor penting dalam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace atau BoP.