Hasil Pencarian: Perizinan Berusaha

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…aten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2623/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kerinci

…ci Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

literasihukum.com/peraturan/12085/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-77-tahun-2021-tentang-pendelegasian-wewenang-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-pelalawan

…turan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAНА KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8496/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusana-kepada-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-ketenagakerjaan-kabupaten-maros

…aten Maros Nomor 61 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAНА KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

literasihukum.com/peraturan/12955/pendelegasian-wewenang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-perizinan-dan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-siak

…(Perbup) Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 8 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan

literasihukum.com/peraturan/8277/penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-dan-nonperizinan

…r (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2013 • 27 Nov 2013

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8346/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-penandatanganan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-luwu-timur-kepada-kepala-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-kabupaten-luwu-timur

…mur Nomor 22 Tahun 2013 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2015 • 18 Apr 2015

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/788/pelimpahan-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-pada-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-toraja-utara

…erbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2022 • 02 Jun 2026

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

literasihukum.com/peraturan/14356/penilaian-kinerja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-pemerintah-daerah-serta-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-kementerian-negaralembaga

…tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga