Menampilkan 2130 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025
Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
literasihukum.com/peraturan/12302/pembebasan-retribusi-pbg-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-mbr
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
literasihukum.com/peraturan/10435/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025
Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/10439/pengalokasian-bagaian-dari-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-kepada-nagari-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/10442/pengalokasian-dan-pembagian-alokasi-dana-nagari-tahun-anggaran-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
literasihukum.com/peraturan/10170/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-nomor-8-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/10174/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
literasihukum.com/peraturan/4439/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-dinas-pengelolaan-kebersihan-pertamanan-dan-kebakaran-wilayah-i-dan-wilayah-ii-pada-dinas-kebersihan-pertamanan-dan-kebakaran
…up) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
Materi Hukum • 16 Feb 2024
Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan
literasihukum.com/peran-birokrasi-dalam-pengambilan-keputusan
…jalankan kontribusi penting dalam menjaga integritas pengambilan keputusan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik.
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2022 • 28 Nov 2022
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
literasihukum.com/peraturan/7592/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah
…Kabupaten Mempawah Nomor 71 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 59 · Tahun 2023 • 25 Sep 2023
Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18288/kebijakan-nasional-keamanan-keselamatan-dan-penegakan-hukum-di-wilayah-perairan-indonesia-dan-wilayah-yurisdiksi-indonesia
…or 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.