Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/en/embracing-a-new-era-of-criminal-law-from-colonial-heritage-towards-a-more-humanistic-system

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

Opini • 21 Jun 2025

Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah

literasihukum.com/en/free-education-is-not-only-in-public-schools-examining-the-constitutional-court-decision-from-the-perspective-of-justice-and-sharia

Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid

Kamus Hukum

Perjanjian bagi rugi

literasihukum.com/kamus-hukum/2268/perjanjian-bagi-rugi

Perjanjian bagi rugi Perjanjian bagi rugi adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang bagi rugi. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian bagi rugi untuk mengatur hak dan kewajiban. Su…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 36 · Tahun 2025 • 11 Jul 2026

Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

literasihukum.com/peraturan/6853/bantuan-pendidikan-bagi-peserta-didik-rawan-melanjutkan-pendidikan-pada-jenjang-pendidikan-dasar-menengah-dan-perguruan-tinggi-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan d…

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/en/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 16 · Tahun 2024 • 04 Apr 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

literasihukum.com/peraturan/16493/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-28-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendi…

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 58 · Tahun 2024

Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

literasihukum.com/peraturan/15139/ijazah-jenjang-pendidikan-dasar-dan-pendidikan-menengah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 40 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

literasihukum.com/peraturan/15353/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-26-tahun-2022-tentang-pendidikan-guru-penggerak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 60 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, daTeknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

literasihukum.com/peraturan/17838/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dateknologi-nomor-35-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-layanan-pendidikan-tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, daTeknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pen…

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 52 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

literasihukum.com/peraturan/16256/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-26-tahun-2022-tentang-pendidikan-guru-penggerak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak