Hasil Pencarian: Pejabat Tata Usaha Negara

Kamus Hukum

Hak Guna Usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/106/hak-guna-usaha

Hak Guna Usaha Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan hak guna usaha. Kategori: Istilah Umum, Hukum Agraria & Pertanahan Sinonim: HGU Contoh: Pemegang hak guna usaha dapat menuntut perlindungan hukum…

Kamus Hukum

Perjanjian sewa guna usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2335/perjanjian-sewa-guna-usaha

Perjanjian sewa guna usaha Perjanjian sewa guna usaha adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang sewa guna usaha. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian sewa guna usaha untuk mengat…

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024 • 13 Sep 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil

literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2025

Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah

literasihukum.com/peraturan/13733/hasil-peninjauan-tarif-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-rumah-pemotongan-hewan-ternak-dan-retribusi-jasa-usaha-atas-penjualan-produksi-usaha-daerah

…erbup) Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2025 tentang Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 49 · Tahun 2025

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pemakaian Tempat Usaha Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro

literasihukum.com/peraturan/1337/penyesuaian-tarif-retribusi-pelayanan-pasar-pemakaian-tempat-usaha-lokasi-promosi-usaha-mikro-dan-kecil-dan-lokasi-binaan-usaha-mikro

…Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pemakaian Tempat Usaha Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/4241/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-3-tahun-2024-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-aparatur-sipil-negara-pegawai-tidak-tetap-dan-personil-lainnya-dalam-lingkup-pemerintah-daerah

…ng PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEM…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/5694/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-nomor-25-tahun-2022-tentang-pedoman-pelaksanaan-perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pejabat-negara-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lain-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap

…Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu

…bupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12027/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-indramayu

…abupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2024

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/4307/perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-aparatur-sipil-negara-pegawai-tidak-tetap-dan-personil-lainnya-dalam-lingkup-pemerintah-daerah

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEM…