Hasil Pencarian: Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1976 • 05 Apr 1976

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17092/perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 1976 • 13 Apr 1976

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15614/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1976-tentang-perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

…omor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950

Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia

…langgaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 64 · Tahun 2023 • 13 Nov 2023

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI

literasihukum.com/peraturan/18065/bahwa-berdasarkan-ketentuan-pasal-3a-ayat-2-peraturan-presiden-nomor-53-tahun-2023-maka-perlu-menetapkan-perwali

…kota (Perwali) Kota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2023 tentang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

…entang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 651 · Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15279/mengabulkan-permohonan-jong-sing-hwa-dan-jong-hok-sing-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no62-tahun-1958

…Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 650 · Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Thio Oei Kiong Dan Tan Kia Tjiang Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15280/mengabulkan-permohonan-thio-oei-kiong-dan-tan-kia-tjiang-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no62-tahun-1958

…hio Oei Kiong Dan Tan Kia Tjiang Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2006

Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

literasihukum.com/peraturan/15848/penangguhan-pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-pengadilan-perikanan-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-71-ayat-5-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan

…Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan