Menampilkan 21–30 dari 85 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 42 · Tahun 2023
• 20 Jun 2026
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua
literasihukum.com/peraturan/18306/organisasi-dan-tata-kerja-universitas-papua
…n, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 44 · Tahun 2023
• 31 Jul 2026
Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/16112/program-percepatan-pemenuhan-kebutuhan-guru-melalui-pendidikan-guru-di-provinsi-papua
…3 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 2022
• 25 Jul 2026
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
literasihukum.com/peraturan/14346/pembentukan-provinsi-papua-pegunungan
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 2022
• 25 Jul 2026
Pembentukan Provinsi Papua Selatan
literasihukum.com/peraturan/14348/pembentukan-provinsi-papua-selatan
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 2022
• 25 Jul 2026
Pembentukan Provinsi Papua Tengah
literasihukum.com/peraturan/14347/pembentukan-provinsi-papua-tengah
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2021
• 19 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/15130/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
…rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/14746/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…nal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 12 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
literasihukum.com/peraturan/14711/organisasi-dan-tata-kerja-institut-seni-budaya-indonesia-tanah-papua
…omor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2024
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
literasihukum.com/peraturan/16299/pembentukan-panitia-pemilihan-dan-tata-cara-seleksi-calon-anggota-panitia-seleksi-dalam-rangka-pengisian-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-melalui-mekanisme-pengangkatan
…eksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
…or 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara