Menampilkan 21–23 dari 23 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 22 · Tahun 2025
Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
literasihukum.com/peraturan/14548/pembentukan-pengadilan-militer-tinggi-iv-balikpapan-dan-pengadilan-militer-tinggi-v-makassar
…ntang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 56 · Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
literasihukum.com/peraturan/15951/penetapan-bagian-ibw-vii-pelabuhan-makassar-dari-anggaran-republik-indonesia-tahun-dinas-1954
Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1989
Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 84) Sebagai Undan-Undang Terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kota Madya Daerah Tk. Ii Ujung Poandang
literasihukum.com/peraturan/17006/memberlakukan-secara-mutatis-mutandis-undang-undang-nomor-19-tahun-1959-tentang-penagihan-pajak-negara-dengan-surat-paksa-lembaran-negara-tahun-1951-nomor-84-sebagai-undan-undang-terhadap-pajakretribusi-daerah-kota-madya-daerah-tk-ii-ujung-poandang
Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1989 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 84) Sebagai Undan-…