Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 2 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14659/organisasi-dan-tata-kerja-kantor-wilayah-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2025

Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14661/pedoman-kriteria-pembentukan-dan-pengubahan-kantor-wilayah-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 14 · Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/7877/rencana-strategis-kementerian-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7954/rencana-strategis-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 13 · Tahun 2025

Satu Data Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7443/satu-data-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/17903/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-10-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…n 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan