Hasil Pencarian: PK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2025 • 10 Jul 2026

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 - 2045

literasihukum.com/peraturan/5902/grand-design-pembangunan-kependudukan-gdpk-kabupaten-sumba-timur-tahun-2025-2045

…abupaten Sumba Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 - 2045

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

literasihukum.com/peraturan/1180/pedoman-disiplin-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-konawe-kepulauan

…Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 16 · Tahun 2025

Administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

literasihukum.com/peraturan/1144/administrasi-pembayaran-pkb-bbnkb-opsen-pkb-dan-opsen-bbnkb

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1957

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15921/menetapkan-undang-undang-darurat-nomor-14-tahun-1952-tentang-perubahan-dan-penambahan-peraturan-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-dan-pajak-kekayaan-lembaran-negara-tahun-1952-no-87-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Seb…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1953

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17412/menetapkan-undang-undang-darurat-nomor-2-tahun-1952-tentang-kenaikan-tarip-pengenaan-pajak-perseroan-untuk-tahun-dinas-1952-lembaran-negara-nomor-2-tahun-1952-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

literasihukum.com/peraturan/9006/pedoman-penetapan-penghasilan-tetap-pemerintah-lembang-tunjangan-pemerintah-lembang-badan-permusyawaratan-lembang-tambahan-penghasilan-kepala-lembang-honorarium-pkpkl-ppkl-standar-biaya-perjalanan-dinas-dan-biaya-transport-di-lembang-tahun-anggaran-2025

…H LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2020

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

literasihukum.com/peraturan/4492/pedoman-penetapan-penghasilan-tetap-pemerintah-lembang-tunjangan-pemerintah-lembang-badan-permusyawaratan-lembang-tambahan-penghasilan-kepala-lembang-honorarium-ppkl-dan-standar-biaya-perjalanan-dinas-di-lembang-tahun-anggaran-2020

…LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2010

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1637/pembentukan-tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-tkpk-kabupaten-maros

…Maros Nomor 6 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2009

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/823/pembentukan-tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-tkpk-kabupaten-toraja-utara

…utara Nomor 55 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN TORAJA UTARA