Hasil Pencarian: Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji · No. 4 · Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji

literasihukum.com/peraturan/14199/perubahan-atas-peraturan-badan-pengelola-keuangan-haji-nomor-1-tahun-2020-tentang-tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-badan-pengelola-keuangan-haji

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan H…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2010 • 21 Apr 2010

ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD 1 LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8491/alokasi-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-dari-pt-askes-persero-pada-rsud-1-lagaugo-kabupaten-luwu-timur

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD 1 LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2010 • 21 Apr 2010

ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

literasihukum.com/peraturan/8492/alokasi-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-program-jaminan-kesehatan-masyarakat-jamkesmas-pada-rumah-sakit-umum-daerah-i-lagaugo-kabupaten-luwu-timur

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan · No. 3 · Tahun 2022 • 07 Jul 2026

Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/14340/pemeriksaan-keuangan-negara-oleh-pemeriksa-danatau-tenaga-ahli-dari-luar-badan-pemeriksa-keuangan-dan-akuntan-publik-berdasarkan-ketentuan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

literasihukum.com/peraturan/15477/kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19-danatau-dalam-rangka-menghadapi-ancaman-yang-membahayakan-perekonomian-nasional-danatau-stabilitas-sistem-keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2011

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1307/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-daerah-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…ti (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…ti (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, D…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2022 • 15 Sep 2022

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

literasihukum.com/peraturan/7324/kode-etik-penyelenggara-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barangjasa

…Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 36 · Tahun 2025 • 04 Jun 2026

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/14556/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-jasa-angkutan-udara-niaga-berjadwal-dalam-negeri-ekonomi-pada-periode-libur-sekolah-yang-ditanggung-pemerintah-tahun-anggaran-2025

…uran Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diub…