Menampilkan 21–26 dari 26 hasil
· ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 21 Jul 2025
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
news.literasihukum.com/mk-kembali-tegaskan-larangan-wamen-rangkap-jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita
• 16 Jan 2026
UGM Kukuhkan Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Hukum, JK hingga Anies Baswedan Hadir
news.literasihukum.com/ugm-kukuhkan-zainal-arifin-mochtar-sebagai-guru-besar-hukum-jk-hingga-anies-baswedan-hadir
Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Kamis (15/1/2026).
Berita
• 26 Feb 2026
Tersangka May Day Perbaiki Uji Materi KUHAP Baru di MK
news.literasihukum.com/tersangka-may-day-perbaiki-uji-materi-kuhap-baru-di-mk
MK terima perbaikan uji materi KUHAP baru terkait kewenangan penangkapan & penahanan. Pemohon persempit pasal yang diuji. Apa dampaknya?
Berita
• 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.