Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~10ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/397/daftar-kewenangan-lembang-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-lembang-di-kabupaten-toraja-utara
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2017
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
literasihukum.com/peraturan/5606/kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa
…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2016
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
literasihukum.com/peraturan/5695/kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa
…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2016 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2017
KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG
literasihukum.com/peraturan/644/kewenangan-lembang-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-lembang
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024
• 26 Sep 2024
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan
literasihukum.com/peraturan/1177/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-non-berusaha-dan-non-perizinan
…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan
Peraturan
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 9 · Tahun 2024
• 26 Sep 2024
Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
literasihukum.com/peraturan/10233/pengelolaan-barang-milik-negara-di-ibu-kota-nusantara-yang-berada-dalam-penguasaan-dan-kewenangan-otorita-ibu-kota-nusantara
…ng Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2024
• 25 Sep 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi
literasihukum.com/peraturan/14002/perubahan-kedua-atas-peraturan-wali-kota-nomor-20-tahun-2018-tentang-pelimpahan-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-sukabumi
…4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2025
• 28 Apr 2025
Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
literasihukum.com/peraturan/14600/pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah
…Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025
• 28 Apr 2025
Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025
• 25 Sep 2025
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah
…ia dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah