Berita • 30 Mar 2026

Polemik Pengalihan Penahanan Yaqut: Legitimasi KPK Dipertanyakan

news.literasihukum.com/polemik-pengalihan-penahanan-yaqut-legitimasi-kpk-dipertanyakan

KPK alihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut. Keputusan kontroversial ini picu pertanyaan soal transparansi dan keadilan. Apa dampak hukumnya?

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 23 Sep 2025

PPATK Serahkan Hasil Analisis Dana Demo Rusuh Agustus ke Polisi

news.literasihukum.com/ppatk-analisis-dana-demo-rusuh-agustus

Tindak lanjuti dugaan pelajar dibayar saat demo rusuh di Jakarta, PPATK serahkan hasil analisis aliran dana ke penyidik Polda Metro Jaya untuk diusut.

Berita • 17 Sep 2025

Gugatan Ijazah Jokowi Kembali Bergulir di PN Solo, Kini Menggunakan Mekanisme Citizen Lawsuit

news.literasihukum.com/gugatan-ijazah-jokowi-kembali-bergulir-di-pn-solo-kini-menggunakan-mekanisme-citizen-lawsuit

Gugatan ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo dengan mekanisme Citizen Lawsuit. Sidang perdana ditunda, penggugat minta pergantian majelis hakim.

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.

Berita • 17 Jan 2026

Babak Baru Kasus Eggi Sudjana soal Isu “Ijazah Palsu” Jokowi, Polda Metro Terbitkan SP3 Usai RJ

news.literasihukum.com/babak-baru-kasus-eggi-sudjana-soal-isu-ijazah-palsu-jokowi-polda-metro-terbitkan-sp3-usai-rj

Perkembangan baru terjadi dalam perkara yang menyeret Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait isu “ijazah palsu” Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.