Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~16ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1995
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
literasihukum.com/peraturan/2163/perubahan-pertama-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang-nomor-4-tahun-1990-tentang-kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang
…Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 3 · Tahun 2024
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
literasihukum.com/peraturan/18038/kedudukan-keuangan-ketua-dan-anggota-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilihan-umum
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1971
• 18 Sep 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17044/perubahan-terhadap-undang-undang-no-9-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…ng-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 124 · Tahun 2024
Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
literasihukum.com/peraturan/15193/hak-keuangan-dan-fasilitas-bagi-ketua-dan-anggota-dewan-jaminan-sosial-nasional
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
literasihukum.com/peraturan/1228/kedudukan-keuangan-kepala-desa-perangkat-desa-dan-ketua-rt-tahun-anggaran-2012
…paten Maros Nomor 7 Tahun 2012 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1953
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17403/kedudukan-keuangan-ketua-dan-anggauta-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 66 · Tahun 1961
Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
literasihukum.com/peraturan/15330/memberhentikan-dengan-hormat-mr-sugiharto-sebagai-anggota-merangkap-ketua-panitia-parancang-undang-undang-perbendaraan-baru
…6 Tahun 1961 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1953
Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17406/pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…ng (UU) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1955
Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16790/pengubahan-undang-undang-no-9-tahun-1953-lembaran-negara-no-36-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…egara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Agama · No. 4 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/16500/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-68-tahun-2015-tentang-pengangkatan-dan-pemberhentian-rektorketua-perguruan-tinggi-keagamaan-yang-diselenggarakan-oleh-pemerintah
…Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah