Hasil Pencarian: Keputusan Fiktif Positif

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 34 · Tahun 1986 • 30 Jul 1986

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

literasihukum.com/peraturan/15626/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-perundang-undangan-mengenai-hak-cipta-dan-mengenai-merek-perusahaan-dan-merek-perniagaan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 111 · Tahun 1993 • 13 Nov 1993

Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965

literasihukum.com/peraturan/15646/perluasan-berlakunya-ordonansi-cukai-alkohol-sulingan-staatsblad-1898-nomor-90-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-2-prp-tahun-1965

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 1993 tentang Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 67 · Tahun 1999 • 02 Jul 1999

Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

literasihukum.com/peraturan/15657/tim-koordinasi-tindak-lanjut-pelaksanaan-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah-dan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeri…

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 52 · Tahun 2000 • 07 Apr 2000

Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

literasihukum.com/peraturan/15668/pembentukan-tim-koordinasi-tindak-lanjut-pelaksanaan-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah-dan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan A…

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 157 · Tahun 2000 • 10 Nov 2000

Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

literasihukum.com/peraturan/15662/pembentukan-tim-kerja-pusat-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah-dan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer…

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 12 Sep 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10526/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-proyek-fasilitas-produksi-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revi…

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0111/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/5396/pedoman-tata-kerja-hubungan-masyarakat-revisi-01

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

Peraturan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 16/KEPMEN-KP/2019 · Tahun 2019 • 02 Apr 2019

Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019

literasihukum.com/peraturan/15343/program-penyusunan-peraturan-perundang-undangan-kementerian-kelautan-dan-perikanan-tahun-2019

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 32 · Tahun 2024 • 08 Nov 2024

Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

literasihukum.com/peraturan/14188/pembubaran-satuan-tugas-percepatan-sosialisasi-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 3 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10227/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-otorita-ibu-kota-nusantara-dan-keputusan-kepala-otorita-ibu-kota-nusantara

…ara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara