Hasil Pencarian: Keputusan Fiktif Positif

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 580 · Tahun 1961 • 06 Nov 1961

Perubahan Susunan Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15293/perubahan-susunan-anggota-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 580 Tahun 1961 tentang Perubahan Susunan Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 596 · Tahun 1961 • 21 Nov 1961

Mengabulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15286/mengabulkan-permohonan-tan-boen-tjoan-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-indonesia-undang-undang-no-62-tahun-1958

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 596 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962 • 15 Jun 1962

Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 215 Tahun 1962 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakya…

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 87 · Tahun 1964 • 14 Apr 1964

Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15442/penambahan-tugas-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 1964 tentang Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 174 · Tahun 1965 • 17 Jun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15451/perpanjangan-waktu-kerja-tim-penyusun-rancangan-undang-undang-tindak-pidana-ekonomi

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 34 · Tahun 1986 • 30 Jul 1986

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

literasihukum.com/peraturan/15626/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-perundang-undangan-mengenai-hak-cipta-dan-mengenai-merek-perusahaan-dan-merek-perniagaan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Kamus Hukum

Sengketa keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2814/sengketa-keputusan-tata-usaha-negara

Sengketa keputusan tata usaha negara Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa keputusan tata usaha negara: Seng…

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 111 · Tahun 1993 • 13 Nov 1993

Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965

literasihukum.com/peraturan/15646/perluasan-berlakunya-ordonansi-cukai-alkohol-sulingan-staatsblad-1898-nomor-90-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-2-prp-tahun-1965

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 1993 tentang Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 67 · Tahun 1999 • 02 Jul 1999

Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

literasihukum.com/peraturan/15657/tim-koordinasi-tindak-lanjut-pelaksanaan-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah-dan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeri…

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 52 · Tahun 2000 • 07 Apr 2000

Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

literasihukum.com/peraturan/15668/pembentukan-tim-koordinasi-tindak-lanjut-pelaksanaan-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah-dan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan A…