Menampilkan 21–30 dari 155 hasil
· ~70ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2023
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/5307/biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…pati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 28 Tahun 2023 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 4 · Tahun 2025
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/5016/pedoman-biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2024
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/11954/pedoman-biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2024
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/13752/pedoman-biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…i (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 33 Tahun 2024 tentang PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2017
PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
literasihukum.com/peraturan/5748/pedoman-perjalanan-dinas-luar-negeri-bagi-aparatur-sipil-negara-pemerintah-daerah-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-jeneponto
…entang PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/2774/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-2-tahun-2023-tentang-pedoman-biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…AHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/943/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-28-tahun-2023-tentang-biaya-penunjang-operasional-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah
…g PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1995
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelan Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun Di Wilayah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang
literasihukum.com/peraturan/2172/perubahan-kedua-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelan-nomor-19-tahun-1981-tentang-persyaratan-tata-cara-pengangkatan-dan-pemberhentian-sekretaris-desa-kepala-urusan-serta-kepala-dusun-di-wilayah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang
…Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun Di Wilayah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 5 · Tahun 2025
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/10933/tentang-pembinaan-dan-pengawasan-kinerja-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-dalam-melaksanakan-program-strategis-nasional-pada-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025
• 25 Sep 2025
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pe…