Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Opini • 14 Feb 2024

Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-waris-di-indonesia

Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1962 • 01 Nov 1962

Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

literasihukum.com/peraturan/16799/pembuatan-perjanjian-hubungan-keramahan-dan-perniagaan-antara-republik-indonesia-dengan-jepang

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1964 • 23 Sep 1964

Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

literasihukum.com/peraturan/16903/pemutusan-hubungan-kerja-di-perusahaan-swasta

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 37 · Tahun 1999 • 14 Sep 1999

Hubungan Luar Negeri

literasihukum.com/peraturan/17361/hubungan-luar-negeri

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Materi Hukum • 26 Jan 2024

Mengenal 4 Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia

literasihukum.com/hak-penguasaan-atas-tanah

Artikel ini menjelaskan mengenai 4 jenis hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional di Indonesia

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0111/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/5396/pedoman-tata-kerja-hubungan-masyarakat-revisi-01

…lu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 27 Jun 2026

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3194/pedoman-tata-hubungan-kerja-dan-pola-koordinasi-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2021 • 24 Nov 2021

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

literasihukum.com/peraturan/11724/pedoman-pembentukan-lembaga-kemasyarakatan-desa-kelurahan-dan-lembaga-adat-desakelurahan

…Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN