Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2025

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033

literasihukum.com/peraturan/313/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-serang-nomor-2-tahun-2013-tentang-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kabupaten-serang-tahun-2013-2033

…butan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033

Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 12 · Tahun 2024

Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

literasihukum.com/peraturan/16096/peran-serta-dan-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil

…r 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 55 · Tahun 2022

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/246/rencana-detail-tata-ruang-kawasan-pesisir-kota-parepare

…ta (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 55 Tahun 2022 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 15 · Tahun 2014

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

literasihukum.com/peraturan/13355/rencana-strategis-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil

…vinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/774/standar-operasional-prosedur-pemberdayaan-masyarakat-pesisir-kota-parepare

…Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2020 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/10171/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2025

Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

literasihukum.com/peraturan/10172/administrasi-dan-tata-cara-pemberian-kemudahan-perpajakan-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2025

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/10444/pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-nagari-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/11406/pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-pekon-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025

Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

literasihukum.com/peraturan/12302/pembebasan-retribusi-pbg-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-mbr

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)