Hasil Pencarian: Ekonomi

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 8 · Tahun 2022 • 11 Jul 2026

Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/18715/satu-data-bidang-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 54 · Tahun 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/18607/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-atas-pengelolaan-hotel-praktik-politeknik-pariwisata-yang-berlaku-pada-kementerian-pariwisata-dan-ekonomi-kreatifbadan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif

…gelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 7 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/16128/organisasi-dan-tata-kerja-balai-pengembangan-usaha-ekonomi-kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 15 · Tahun 2025

Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

literasihukum.com/peraturan/14675/pengesahan-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-agreement-relating-to-a-clean-economy-persetujuan-kerangka-ekonomi-indo-pasifik-untuk-kemakmuran-terkait-ekonomi-bersih

…omic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

Peraturan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif · No. 6 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Penilai Kekayaan Intelektual

literasihukum.com/peraturan/10219/penilai-kekayaan-intelektual

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga

literasihukum.com/peraturan/12238/komite-ekonomi-kreatif-kabupaten-purbalingga

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 34 Tahun 2025 tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Pembangunan Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/7986/pembangunan-ekonomi-kreatif

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembangunan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 66 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

literasihukum.com/peraturan/2100/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-pariwisata-ekonomi-kreatif-kepemudaan-dan-olahraga

…entang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2025 • 24 Nov 2025

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

literasihukum.com/peraturan/3469/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-pariwisata-ekonomi-kreatif-pemuda-dan-olahraga

…entang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20A · Tahun 2025 • 01 Jul 2026

Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

literasihukum.com/peraturan/6362/pemutakhiran-dan-penggunaan-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-untuk-bantuan-sosial-pemberdayaan-sosial-dan-program-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial

…kalongan Nomor 20A Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial