Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 32/PMK.03/2007 · Tahun 2007
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
literasihukum.com/peraturan/16133/perubahan-kedua-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-222kmk032002-tentang-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan
…Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Peraturan
Peraturan Menteri Pertanian · No. 7 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
literasihukum.com/peraturan/15061/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-12-tahun-2023-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-lingkup-direktorat-jenderal-peternakan-dan-kesehatan-hewan
…anian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan
Peraturan Menteri Sosial · No. 6 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
literasihukum.com/peraturan/14869/perubahan-atas-peraturan-menteri-sosial-nomor-3-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-lingkungan-direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial
…Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Peraturan
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2024
Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
literasihukum.com/peraturan/14651/pola-klasifikasi-kantor-wilayah-direktorat-jenderal-imigrasi
…ri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Peraturan
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 5 · Tahun 2024
Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14649/pola-klasifikasi-kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pemasyarakatan
…ri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 16 · Tahun 2024
Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
literasihukum.com/peraturan/14949/resor-pada-unit-pelaksana-teknis-direktorat-jenderal-konservasi-sumber-daya-alam-dan-ekosistem
…ngkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 41 · Tahun 2025
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Kekayaan Intelektual Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
literasihukum.com/peraturan/7694/tata-cara-pembayaran-penerimaan-negara-bukan-pajak-atas-pelayanan-kekayaan-intelektual-pada-direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual
…ta Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Kekayaan Intelektual Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 9 · Tahun 2025
Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran Da/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
literasihukum.com/peraturan/14607/tata-cara-pengenaan-penghitungan-serta-pembayaran-daatau-penyetoran-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-direktorat-jenderal-mineral-dan-batubara
…aan, Penghitungan, Serta Pembayaran Da/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2006
Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
literasihukum.com/peraturan/16205/wewenang-dan-tugas-penyelenggaraan-jalan-tol-pada-direktorat-jenderal-bina-marga-badan-pengatur-jalan-tol-dan-badan-usaha-jalan-tol
…ahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 33 · Tahun 1960
Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan)
literasihukum.com/peraturan/15801/perubahan-dan-tambahan-tarif-bea-masuk-bea-keluar-bea-statistik-bea-berat-barang-dan-pajak-masuk-pajak-penjualan
…Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan)
Pasang Iklan