Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 13 · Tahun 2024 • 20 Nov 2024

Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

literasihukum.com/peraturan/14873/pembelian-tandan-buah-segar-kelapa-sawit-produksi-pekebun-mitra

…ian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2020

PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)

literasihukum.com/peraturan/4097/pendataan-potensi-investasi-daerah-melalui-aplikasi-layanan-elektronik-sistem-informasi-investasi-lets-invest

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2020 tentang PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 5 · Tahun 2024 • 08 Jul 2026

Rincian Cakupan Bidang Usaha yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra

literasihukum.com/peraturan/10275/rincian-cakupan-bidang-usaha-yang-diberikan-fasilitas-pengurangan-pajak-penghasilan-badan-di-ibu-kota-nusantara-dan-di-daerah-mitra

…berikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 32 · Tahun 2025 • 28 Jul 2026

Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa

literasihukum.com/peraturan/10995/penetapan-kepemilikan-saham-negara-pada-perusahaan-perseroan-persero-pt-bahana-mitra-investa

…tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2021

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7314/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-aparatur-sipil-negara-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…ERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 6 · Tahun 2024

Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16310/pemberian-penghargaan-bagi-aparatur-sipil-negara-purnabakti-dan-mitra-kerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…or 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Materi Hukum • 17 Mar 2024

UU Cipta Kerja dan 4 Kemudahan Perizinan Berusaha di Indonesia

literasihukum.com/kemudahan-perizinan-berusaha-di-indonesia

Artikel ini membahas tentang bagaimana UU cipta kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2022 • 02 Jun 2026

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

literasihukum.com/peraturan/14356/penilaian-kinerja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-pemerintah-daerah-serta-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-kementerian-negaralembaga

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pel…

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

literasihukum.com/peraturan/7228/pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fasilitas-penanaman-modal-melalui-sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-online-single-submission

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional