Menampilkan 21–30 dari 144 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2021
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
literasihukum.com/peraturan/14725/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-federasi-rusia-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-russian-federation-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters
…lah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
literasihukum.com/peraturan/15519/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-islamic-republic-of-iran-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters
…dana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2020
Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
literasihukum.com/peraturan/15469/pengesahan-perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-konfederasi-swiss-treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters-between-the-republic-of-indonesia-and-the-swiss-confederation
…ik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 35 · Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian Kota Cimahi
literasihukum.com/peraturan/3353/perubahan-atas-peraturan-wali-kota-nomor-28-tahun-2018-tentang-unit-pelaksana-teknis-daerah-metrologi-legal-pada-dinas-perdagangan-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-dan-perindustrian-kota-cimahi
…as Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian Kota Cimahi
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 33 · Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
literasihukum.com/peraturan/6843/standar-kegiatan-usaha-danatau-standar-produkjasa-pada-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sektor-perdagangan-dan-metrologi-legal
…pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 52 · Tahun 2020
• 18 Sep 2020
PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/7335/pengelolaan-pengaduan-whistle-blowing-system-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…) Kabupaten Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2024
• 29 Nov 2024
PEDOMAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/11282/pedoman-pengelolaan-whistleblowing-system-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…ota (Perwali) Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025
• 09 Apr 2025
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
literasihukum.com/peraturan/3942/sistem-pelaporan-pelanggaran-whistle-blowing-system
…Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2025 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2021
• 29 Jun 2026
PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN KABUPATEN TANA TORAJA
literasihukum.com/peraturan/9352/penggunaan-aplikasi-provincialkabupaten-road-management-system-dalam-perencanaan-pemograman-dan-penganggaran-jalan-kabupaten-tana-toraja
…raja Nomor 14 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN KABUPATEN TANA TORAJA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2016
ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
literasihukum.com/peraturan/11489/online-system-pembayaran-dan-pelaporan-transaksi-pajak-parkir-pajak-hotel-pajak-restoran-dan-pajak-hiburan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2016 tentang ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
Pasang Iklan