Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2014
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014
literasihukum.com/peraturan/1138/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajuan-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2014
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 74 · Tahun 2006
Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah
literasihukum.com/peraturan/12410/penetapan-tarif-batas-atas-dan-tarif-batas-bawah-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsi-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-di-provinsi-jawa-tengah
…aturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 7 · Tahun 2025
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat
literasihukum.com/peraturan/10081/perubahan-keempat-atas-peraturan-gubernur-nomor-80-tahun-2014-tentang-tarif-batas-atas-dan-batas-bawah-angkutan-penumpang-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-trayek-antar-kota-dalam-provinsi-di-provinsi-sumatera-barat
…2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat
Kamus Hukum
Batas bidang tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/999/batas-bidang-tanah
Batas bidang tanah Garis batas bidang tanah yang ditetapkan dan disepakati sesuai prosedur. Contoh: Proses batas bidang tanah membutuhkan dokumen dan prosedur yang sesuai ketentuan pertanahan. Hukum Agraria & Properti Rujukan umum: UUPA & h…
Kamus Hukum
Perlindungan sengketa batas tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/2528/perlindungan-sengketa-batas-tanah
Perlindungan sengketa batas tanah Mekanisme untuk menjaga, memulihkan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas sengketa batas tanah. Kategori: Hukum Lingkungan Contoh: Perlindungan sengketa batas tanah: Perlindungan dapat berbentuk izin, penga…
Kamus Hukum
Sengketa batas tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/2743/sengketa-batas-tanah
Sengketa batas tanah Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa batas tanah: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan status hak, i…
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini
• 19 Jun 2025
Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi
literasihukum.com/usulan-pemakzulan-wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka-antara-hukum-politik-dan-etika-demokrasi
Artikel ini membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Berita
• 28 Jan 2026
KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru
news.literasihukum.com/kpk-ubah-5-ketentuan-pelaporan-gratifikasi-2026
…Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.