Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1963
• 22 Jun 1963
Surat Hutang Landreform
literasihukum.com/peraturan/15751/surat-hutang-landreform
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1964
• 16 Jun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16908/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-5-tahun-1963-tentang-surat-hutang-landreform-lembaran-negara-tahun-1963-no-63-menjadi-undang-undang
…4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1994
• 14 Jul 1994
KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
literasihukum.com/peraturan/11206/kewajiban-calon-mempelai-untuk-mendapatkan-surat-keterangan-sehat-badan
…Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1994 tentang KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2011
• 18 Apr 2011
STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
literasihukum.com/peraturan/57/standar-prosedur-pelayanan-dokumen-surat-keterangan-sahnya-hasil-hutan-kabupaten-luwu-utara
…erbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 18 · Tahun 2022
• 19 Sep 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
literasihukum.com/peraturan/17908/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-8-tahun-2014-tentang-paspor-biasa-dan-surat-perjalanan-laksana-paspor
…Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 16 · Tahun 2023
• 03 Apr 2023
Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
literasihukum.com/peraturan/17663/pembiayaan-proyek-melalui-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara
…eraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 60 · Tahun 2025
• 04 Sep 2025
Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
literasihukum.com/peraturan/2592/persyaratan-teknis-penerbitan-surat-keterangan-rekomendasi-dan-pembinaan-terhadap-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran
…kota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2011
• 14 Jul 2026
PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7 YANG BERLAYAR DI LAUT DAN DI PERAIRAN DARATAN (SUNGAI DAN DANAU) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8631/penyelenggaraan-penerbitan-surat-tanda-kebangsaan-dan-sertifikat-kesempurnaan-kapal-ukuran-isi-kotor-lebih-kecil-dari-gt7-yang-berlayar-di-laut-dan-di-perairan-daratan-sungai-dan-danau-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…pati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7 YANG BERLAYAR DI LAUT DAN DI PERAIRAN DARATAN (SUNGAI…
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 25 · Tahun 2018
• 13 Jul 2026
Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
literasihukum.com/peraturan/8442/pedoman-penetapan-jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-dan-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup
…jib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 25 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/8590/tata-cara-penerbitan-surat-tanda-pendaftaran-waralaba-oleh-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah