Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 01 Apr 2026
Polda Metro Jaya Perpanjang Penahanan Richard Lee, Tunggu Berkas P21
news.literasihukum.com/polda-metro-jaya-perpanjang-penahanan-richard-lee-tunggu-berkas-p21
…Metro Jaya perpanjang penahanan dr. Richard Lee terkait dugaan pelanggaran UU Kesehatan & Perlindungan Konsumen. Apa dampaknya?
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita
• 16 Apr 2026
Rektor UI Heri Hermansyah Buka Suara Usut Grup Chat Mesum FH UI
news.literasihukum.com/rektor-ui-tanggapi-dugaan-pelecehan-seksual-di-grup-chat-mahasiswa-hukum
…ktor UI Heri Hermansyah mengecam dugaan pelecehan seksual di grup chat mahasiswa Fakultas Hukum. Kampus sediakan saluran aduan dan siap tindak tegas pelaku.
Berita
• 22 Feb 2026
Oknum Brimob Jadi Tersangka Kasus Pelajar 14 Tahun Tewas di Tual, Polri Janji Proses Transparan
news.literasihukum.com/oknum-brimob-jadi-tersangka-kasus-pelajar-14-tahun-tewas-di-tual-polri-janji-proses-transparan
…ob jadi tersangka kasus tewasnya pelajar di Tual. Polri janji proses transparan. Jerat UU Perlindungan Anak & KUHP.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 02 May 2026
May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol
news.literasihukum.com/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol
Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.
Berita
• 22 Apr 2026
DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah
Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.