Materi Hukum • 18 May 2026

Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup dasar hukum, teori, bentuk pidana, dan penerapannya di Indonesia.

Berita • 08 Mar 2026

Iran Sudah Pilih Pemimpin Tertinggi Baru, tetapi Namanya Belum Diumumkan

news.literasihukum.com/iran-sudah-pilih-pemimpin-tertinggi-baru-tetapi-namanya-belum-diumumkan

Majelis Ahli Iran disebut telah memilih pemimpin tertinggi baru pengganti Ali Khamenei. Namun hingga kini, nama tokoh yang terpilih belum diumumkan secara resmi.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 16 Sep 2025

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Korupsi EDC BRI Berdasar Bukti Cukup, Siap Hadapi Praperadilan

news.literasihukum.com/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-korupsi-edc-bri-berdasar-bukti-cukup-siap-hadapi-praperadilan

KPK tegaskan penetapan tersangka korupsi pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan negara Rp 700 miliar.

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Berita • 03 Mar 2026

Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme

news.literasihukum.com/prof-uceng-4-masalah-rperpres-tni-atasi-terorisme

Prof Zainal Arifin Mochtar menilai RPerpres pelibatan TNI atasi terorisme bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.

Berita • 15 Mar 2026

Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka

news.literasihukum.com/kapolda-ntt-nonaktifkan-dirresnarkoba-terkait-dugaan-pemerasan-tersangka

Kapolda NTT nonaktifkan Dirresnarkoba terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.

Berita • 30 Mar 2026

Polemik Pengalihan Penahanan Yaqut: Legitimasi KPK Dipertanyakan

news.literasihukum.com/polemik-pengalihan-penahanan-yaqut-legitimasi-kpk-dipertanyakan

KPK alihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut. Keputusan kontroversial ini picu pertanyaan soal transparansi dan keadilan. Apa dampak hukumnya?

Berita • 06 May 2026

Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?

news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham

Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.