Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 06 Mar 2026

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025

news.literasihukum.com/en/central-jakarta-district-court-acquits-delpedro-marhaen-in-the-2025-demonstration-incitement-case

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.

Berita • 08 Jan 2026

Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-criminal-justice-the-dynamics-of-one-week-implementing-the-national-criminal-code

…o. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Berita • 24 Feb 2026

DPR: Hukuman Mati ABK Sea Dragon Tak Bisa Dipukul Rata

news.literasihukum.com/en/parliament-death-penalty-for-sea-dragon-crew-members-cannot-be-applied-across-the-board

…gaskan pidana mati tak bisa dipukul rata bagi semua ABK Sea Dragon. KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai alternatif terakhir.

Berita • 18 Jul 2025

Terbukti Korupsi Impor Gula, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/en/found-guilty-of-sugar-import-corruption-former-minister-of-trade-tom-lembong-sentenced-to-45-years-in-prison

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada mantan Menteri Perdagangan periode 2015...

Berita • 16 Sep 2025

Polda Metro Jaya Periksa Seluruh Staf Lokataru, Advokat Pertanyakan Arah Penyidikan Kasus Delpedro Cs

news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-examines-all-lokataru-staff-advocates-question-the-direction-of-the-investigation-in-the-delpedro-cs-case

Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.