Berita • 06 May 2024

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

news.literasihukum.com/en/the-general-elections-commission-kpu-and-golkar-party-deny-gerindras-allegations-regarding-electoral-fraud-in-the-indonesian-house-of-representatives-dpr-ri-elections-in-central-pa

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Berita • 03 Mar 2026

Erdogan Kecam Serangan AS–Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum

news.literasihukum.com/en/erdogan-kecam-serangan-as-israel-ke-iran-sebut-langgar-hukum

Presiden Turki Erdogan mengecam serangan AS–Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendorong gencatan senjata.

Berita • 16 Sep 2025

Polda Metro Jaya Periksa Seluruh Staf Lokataru, Advokat Pertanyakan Arah Penyidikan Kasus Delpedro Cs

news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-examines-all-lokataru-staff-advocates-question-the-direction-of-the-investigation-in-the-delpedro-cs-case

Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining

…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 30 Mar 2026

Polemik Pengalihan Penahanan Yaqut: Legitimasi KPK Dipertanyakan

news.literasihukum.com/en/yaquts-detention-transfer-controversy-kpks-legitimacy-questioned

…t. Keputusan kontroversial ini picu pertanyaan soal transparansi dan keadilan. Apa dampak hukumnya?

Berita • 21 Jan 2026

KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan

news.literasihukum.com/en/kpk-arrests-pati-regent-in-sting-operation-confiscates-billions-of-rupiah-suspected-to-be-from-trading-in-positions

KPK sita miliaran rupiah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.