Berita • 23 Feb 2026

Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal

news.literasihukum.com/seskab-teddy-bantah-isu-produk-as-bisa-masuk-ri-tanpa-sertifikasi-halal

…kab bantah produk AS bebas sertifikasi halal di RI. Produk wajib halal tetap harus penuhi aturan BPJPH. Ada perjanjian saling pengakuan

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 24 Apr 2026

Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol

news.literasihukum.com/gerindra-pdip-pertanyakan-wewenang-kpk-jabatan-ketua-umum

Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.

Berita • 06 Apr 2026

Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-wanti-wanti-ruu-perampasan-aset-tak-jadi-alat-abuse-of-power

Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana.

Berita • 22 Feb 2026

Prabowo Bertemu CEO Global: Investor Tekankan Kepastian Hukum Investasi

news.literasihukum.com/prabowo-bertemu-ceo-global-investor-tekankan-kepastian-hukum-investasi

Prabowo bertemu investor global di AS. Bahas kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan pasar modal untuk perluas investasi di Indonesia.

Berita • 11 May 2026

Markas Judol Internasional yang Dikelola oleh WNA Dibongkar Polri

news.literasihukum.com/markas-judol-internasional-yang-dikelola-oleh-wna-dibongkar-polri

Polri menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, menyita 75 situs dan mengamankan 321 WNA yang dimana Melanggar UU ITE & KUHP.

Berita • 08 May 2026

Pelaku Utama dan Pembantu Pembunuhan Divonis 12 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/pelaku-utama-dan-pembantu-pembunuhan-divonis-12-tahun-penjara

Dua putusan PN Bale Bandung dalam perkara pembunuhan mengandung anomali pemidanaan karena vonis yang serupa terhadap dua orang yang memiliki peran berbeda.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.