Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2020
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
literasihukum.com/peraturan/7384/mekanisme-pengajuan-utangpinjaman-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-i-la-galigo
…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2024
Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah
literasihukum.com/peraturan/5703/mekanisme-penyelesaian-utang-daerah
…Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025
Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara
…n Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 94 · Tahun 2025
Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik
literasihukum.com/peraturan/3178/penjualan-surat-utang-negara-dengan-cara-pengumpulan-pemesanan-di-pasar-perdana-domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 154 · Tahun 2023
Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai
literasihukum.com/peraturan/16193/penundaan-atau-pengangsuran-utang-di-bidang-kepabeaan-dan-cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 149 · Tahun 2013
Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah
literasihukum.com/peraturan/13511/prosedur-pembayaran-utang-daerah-pada-satuan-kerja-perangkat-daerahunit-kerja-perangkat-daerah
…) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 2013 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 2002
Surat Utang Negara
literasihukum.com/peraturan/17484/surat-utang-negara
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 47 · Tahun 2024
• 05 Nov 2024
Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/15046/penghapusan-piutang-macet-kepada-usaha-mikro-kecil-dan-menengah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2025
• 08 Apr 2025
Insentif Fiskal Pajak Daerah Berupa Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Admininistratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah
literasihukum.com/peraturan/12424/insentif-fiskal-pajak-daerah-berupa-pemberian-pengurangan-pokok-ketetapan-atas-tunggakan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-dan-penghapusan-sanksi-admininistratif-berupa-denda-atas-piutang-pajak-daerah
…ngunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Admininistratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 13 · Tahun 2025
• 02 Jul 2026
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
literasihukum.com/peraturan/6670/tata-cara-penghapusan-piutang-pajak-daerah
…Walikota (Perwali) Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah