Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2024 • 02 Jun 2026

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/9821/pengelolaan-sistem-informasi-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…pati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 68 · Tahun 2021 • 28 Jul 2026

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

literasihukum.com/peraturan/16367/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-di-lingkungan-kementerian-perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2010

MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8374/majelis-dan-sekretariat-majelis-pertimbangan-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…upaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2024

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

literasihukum.com/peraturan/2748/penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

literasihukum.com/peraturan/2384/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-2-tahun-2021-tentang-tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…bahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 37 · Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

literasihukum.com/peraturan/798/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

…a (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 37 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2020

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/4843/tata-cara-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2020

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3068/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2020 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2009

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/6667/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 16 · Tahun 2024

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

literasihukum.com/peraturan/14970/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

…ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain