Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~11ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 10 · Tahun 2022
Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
literasihukum.com/peraturan/14683/standar-layanan-informasi-publik-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-kemaritiman-dan-investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 4 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
literasihukum.com/peraturan/6963/tata-naskah-dinas-kementerian-investasi-dan-hilirisasibadan-koordinasi-penanaman-modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2020
PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)
literasihukum.com/peraturan/4097/pendataan-potensi-investasi-daerah-melalui-aplikasi-layanan-elektronik-sistem-informasi-investasi-lets-invest
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2020 tentang PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2022
• 02 Jun 2026
Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
literasihukum.com/peraturan/14356/penilaian-kinerja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-pemerintah-daerah-serta-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-kementerian-negaralembaga
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pel…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional
literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 4 · Tahun 2024
Tim Pelaksana Teknik Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
literasihukum.com/peraturan/14805/tim-pelaksana-teknik-kelompok-kerja-percepatan-pengelolaan-perhutanan-sosial-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknik Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 5 · Tahun 2024
Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
literasihukum.com/peraturan/14804/tugas-dan-tata-kerja-tim-koordinasi-serta-pedoman-teknis-tata-kelola-kompleks-candi-borobudur
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2018
• 20 Sep 2018
MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4186/manajemen-risiko-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-pinrang
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2018 tentang MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2020
• 29 Apr 2020
MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
literasihukum.com/peraturan/3998/manajemen-risiko-dalam-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-soppeng
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 24 Tahun 2020 tentang MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2021
• 08 Sep 2021
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN TAKALAR
literasihukum.com/peraturan/3019/penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-di-kabupaten-takalar
…Kabupaten Takalar Nomor 25 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN TAKALAR
Pasang Iklan