Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polit…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2024

Jadwal Retensi Arsip

literasihukum.com/peraturan/16240/jadwal-retensi-arsip

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2024

Kelas Jabatan

literasihukum.com/peraturan/16239/kelas-jabatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas

literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986 • 14 Apr 1986

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985

…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2006 • 24 Apr 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/6742/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…ah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 24 Nov 2006

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/12555/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…an Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 17 Nov 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6448/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-kabupaten-landak

…Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2012 • 02 Nov 2012

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4776/tugas-pokok-fungsi-dan-uraian-tugas-kantor-kesatuan-bangsa-politik-dan-perlindungan-masyarakat-kabupaten-pinrang

…Nomor 56 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG