Menampilkan 1120 dari 153 hasil · ~48ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025 • 16 Sep 2025
Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 653 · Tahun 1961
Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
literasihukum.com/peraturan/15276/mengabulkan-permohonan-go-liong-han-cs-4-orang-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 653 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 651 · Tahun 1961
Mengabulkan Permohonan Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958
literasihukum.com/peraturan/15279/mengabulkan-permohonan-jong-sing-hwa-dan-jong-hok-sing-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no62-tahun-1958
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 651 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 650 · Tahun 1961
Mengabulkan Permohonan Thio Oei Kiong Dan Tan Kia Tjiang Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958
literasihukum.com/peraturan/15280/mengabulkan-permohonan-thio-oei-kiong-dan-tan-kia-tjiang-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no62-tahun-1958
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 650 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Thio Oei Kiong Dan Tan Kia Tjiang Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 10 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16307/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2020-tentang-tata-cara-penyampaian-permohonan-pewarganegaraan-dan-penyampaian-berita-acara-sumpah-pemberian-kewarganegaraan-republik-indonesia
…Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus I…
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024
Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 165 · Tahun 2023
Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
literasihukum.com/peraturan/16177/tata-cara-permohonan-permintaan-dan-pembayaran-sanksi-administratif-berupa-denda-dalam-rangka-pengehntian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Kamus Hukum
Permohonan
literasihukum.com/kamus-hukum/476/permohonan
Permohonan Pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam perkara voluntair. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Permohonan" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik d…
Kamus Hukum
Permohonan sita jaminan
literasihukum.com/kamus-hukum/1169/permohonan-sita-jaminan
Permohonan sita jaminan Permintaan kepada pengadilan untuk menyita sementara harta tergugat sebagai jaminan. Contoh: Pengadilan mempertimbangkan permohonan sita jaminan sebelum memerintahkan tindakan tertentu. Hukum Acara Perdata Rujukan um…
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.