Menampilkan 11–20 dari 28 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960
Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…or 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 7 · Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peraturan/15664/penerapan-undang-undang-nomor-5-tahun-1986-tentang-peradilan-tata-usaha-negara
…rintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1955
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15874/pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1989
Peradilan Agama
literasihukum.com/peraturan/17201/peradilan-agama
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peraturan/17182/peradilan-tata-usaha-negara
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1986
Peradilan Umum
literasihukum.com/peraturan/17185/peradilan-umum
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 36 · Tahun 1960
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15798/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…an Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 16 · Tahun 1950
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
literasihukum.com/peraturan/16649/susunan-dan-kekuasaan-pengadilan-kejaksaan-dalam-lingkungan-peradilan-ketentaraan
…t Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1958
• 17 Jun 2026
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16657/penetapan-undang-undang-darurat-no-26-tahun-1957-tentang-anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela-lembaran-negara-tahun-1957-no-83-sebagai-undang-undang
…urat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Pasang Iklan