Berita • 28 Feb 2024

Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej

news.literasihukum.com/hakim-kabulkan-praperadilan-helmut-hermawan

Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...

Berita • 15 Aug 2023

Ghana Mengakhiri Hukuman Mati dan Beralih ke Hukuman Penjara Seumur Hidup

news.literasihukum.com/ghana-mengakhiri-hukuman-mati

…enyetujui dan mengambil keputusan bersejarah dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilannya. Presiden Ghana, Addo Dank...

Berita • 01 Apr 2026

TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras

news.literasihukum.com/tni-surati-lpsk-minta-izin-periksa-andrie-yunus-dalam-kasus-penyiraman-air-keras

…periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 03 Mar 2026

Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme

news.literasihukum.com/prof-uceng-4-masalah-rperpres-tni-atasi-terorisme

Prof Zainal Arifin Mochtar menilai RPerpres pelibatan TNI atasi terorisme bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional

MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 16 Jan 2025

Mahkamah Agung Terapkan Sistem Smart Majelis

news.literasihukum.com/mahkamah-agung-terapkan-sistem-smart-majelis

Mahkamah Agung memperluas penggunaan sistem Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan untuk penunjukan majelis hakim hingga pengadilan tingkat pertama, guna meningkatkan transparansi dan mencegah prakt...

Berita • 21 Aug 2025

DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.