Hasil Pencarian: pengaduan pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

…ahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Pener…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Materi Hukum • 10 May 2026

Perbedaan Delik Aduan dan Delik Umum dalam KUHP Baru

literasihukum.com/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-umum-dalam-kuhp-baru

Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.

Kamus Hukum

Delik aduan absolut

literasihukum.com/kamus-hukum/668/delik-aduan-absolut

Delik aduan absolut Tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dan tidak dapat diproses tanpa pengaduan. Contoh: Jaksa menilai ada delik aduan absolut sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hu…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 52 · Tahun 2020 • 18 Sep 2020

PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7335/pengelolaan-pengaduan-whistle-blowing-system-di-lingkungan-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 51 · Tahun 2022 • 23 Nov 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/259/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-masyarakat-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 51 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2022 • 17 Nov 2022

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAТ

literasihukum.com/peraturan/8513/penanganan-pengaduan-masyarakat

…bup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2022 tentang PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAТ

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 46 · Tahun 2024 • 04 Sep 2024

PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

literasihukum.com/peraturan/9547/pengelolaan-pengaduan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sambas

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 75 · Tahun 2025 • 06 Nov 2025

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/5159/pedoman-pengelolaan-pengaduan-masyarakat

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat