Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Klausul pemutusan karena wanprestasi
literasihukum.com/kamus-hukum/826/klausul-pemutusan-karena-wanprestasi
Klausul pemutusan karena wanprestasi Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai pemutusan karena wanprestasi. Contoh: Para pihak menyepakati klausul pemutusan karena wanprestasi untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian ha…
Kamus Hukum
Pelanggaran pemutusan akses
literasihukum.com/kamus-hukum/1926/pelanggaran-pemutusan-akses
Pelanggaran pemutusan akses Perbuatan yang bertentangan dengan hak, kewajiban, atau larangan hukum terkait pemutusan akses. Kategori: Hukum Siber & Data Contoh: Pelanggaran pemutusan akses: Pelanggaran dinilai dari unsur, kerugian, dan akib…
Kamus Hukum
Pemutusan akses
literasihukum.com/kamus-hukum/2101/pemutusan-akses
Pemutusan akses Istilah kekayaan intelektual, data, atau teknologi informasi yang berkaitan dengan pemutusan akses. Kategori: Hukum Siber & Data Contoh: Pemutusan akses: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan hak, izin, pengolahan data, atau…
Kamus Hukum
Perlindungan pemutusan akses
literasihukum.com/kamus-hukum/2476/perlindungan-pemutusan-akses
Perlindungan pemutusan akses Upaya menjaga, mengamankan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas pemutusan akses. Kategori: Hukum Kekayaan Intelektual Contoh: Perlindungan pemutusan akses: Perlindungan dapat berupa pendaftaran, lisensi, kontro…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 37 · Tahun 1999
• 14 Sep 1999
Hubungan Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/17361/hubungan-luar-negeri
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 27 Jun 2026
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3194/pedoman-tata-hubungan-kerja-dan-pola-koordinasi-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 · Tahun 2018
• 27 Jul 2026
Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah
literasihukum.com/peraturan/6084/tata-hubungan-kerja-pelaksanaan-penegakan-hukum-bidang-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-di-daerah
…gkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 3 · Tahun 2024
Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/9008/hubungan-kerja-di-lingkungan-pemerintah-daerah
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 30 · Tahun 2014
Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
literasihukum.com/peraturan/13263/pola-hubungan-kerja-kota-administrasikabupaten-administrasi-dengan-suku-dinas-kantor-satuan-polisi-pamong-praja-kota-administrasi-sekretariat-dewan-pengurus-korpri-kota-administrasikabupaten-administrasi-kecamatan-dan-kelurahan
…Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, Sekretariat Dewan Pen…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2025
Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
literasihukum.com/peraturan/9664/pola-hubungan-kerja-dan-jalur-koordinasi-organisasi-perangkat-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
