Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 21 Mar 2023
Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak
literasihukum.com/en/understanding-military-criminal-law-cases-of-tni-members-possessing-and-storing-munitions-and-explosives
…erasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kasus melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Ind...
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 6 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11923/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/14561/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-koordinator-keputusan-menteri-koordinator-dan-keputusan-sekretaris-kementerian-koordinator-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordin…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2022
Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan
literasihukum.com/peraturan/15340/pedoman-pengarusutamaan-gender-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polit…
Kamus Hukum
Peradilan militer
literasihukum.com/kamus-hukum/520/peradilan-militer
Peradilan militer Lingkungan peradilan yang memeriksa tindak pidana tertentu yang dilakukan anggota militer. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peradilan militer" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik…
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1966
• 01 Nov 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
literasihukum.com/peraturan/16942/pemberian-pensiun-tunjangan-bersifat-pensiun-dan-tunjangan-kepada-militer-sukarela
…r 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 40 · Tahun 1960
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer
literasihukum.com/peraturan/15794/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-no-66-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-no-117-tentang-wajib-militer
…mbahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1958
• 17 Jun 2026
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16657/penetapan-undang-undang-darurat-no-26-tahun-1957-tentang-anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela-lembaran-negara-tahun-1957-no-83-sebagai-undang-undang
…urat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang