Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 97 · Tahun 2022 • 28 Jun 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

literasihukum.com/peraturan/8398/petunjuk-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-antar-waktu

…upaten Maros Nomor 97 Tahun 2022 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

literasihukum.com/peraturan/8207/pemilihan-kepala-desa-secara-serentak-dan-antar-waktu

…abupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Subang

literasihukum.com/peraturan/2890/perubahan-atas-peraturan-bupati-subang-nomor-28-tahun-2023-tentang-pembatasan-waktu-operasional-kendaraan-angkutan-barang-pada-ruas-jalan-di-wilayah-kabupaten-subang

…025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Subang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Men…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2017

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7595/jangka-waktu-penyetoran-hasil-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2014

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8269/jangka-waktu-penyetoran-hasil-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2019

KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

literasihukum.com/peraturan/209/ketentuan-waktu-operasional-pasar-hewan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1955

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/15877/larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah

…955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2011

MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN DAN STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN IZIN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8666/mekanismeprosedur-persyaratan-dan-standar-waktu-penyelesaian-pelayanan-izin-dan-non-perizinan-pada-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-kabupaten-luwu-timur

…bupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN DAN STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN IZIN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR