Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 · Tahun 2018 • 13 Jul 2026

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

literasihukum.com/peraturan/8551/pengecualian-kewajiban-menyusun-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-untuk-usaha-danatau-kegiatan-yang-berlokasi-di-daerah-kabupatenkota-yang-telah-memiliki-rencana-detail-tata-ruang

…Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Renca…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2025 • 01 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Peerintah Kota Pekalongan

literasihukum.com/peraturan/6361/perubahan-atas-peraturan-wali-kota-pekalongan-nomor-26-tahun-2023-tentang-kewajiban-pelaporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-peerintah-kota-pekalongan

…un 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Peerintah Kota Pekalongan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2020 • 23 Jun 2026

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

literasihukum.com/peraturan/7579/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak

…Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/10171/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah

…ang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1953

Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/17387/akibat-akibat-dari-pada-undang-undang-tentang-kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dalam-dinas-ketentaraan

…ang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8161/kewajiban-kepesertaan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-di-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2014 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2015

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/713/kewajiban-kepesertaan-pelayanan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-oleh-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1970

KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MEMEGANG KARTU PENDUDUK

literasihukum.com/peraturan/356/kewajiban-penduduk-untuk-memegang-kartu-penduduk

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1970 tentang KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MEMEGANG KARTU PENDUDUK

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1952

Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/15959/kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dinas-ketentaraan

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 3 · Tahun 1946

Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

literasihukum.com/peraturan/15685/kewajiban-menyimpan-uang-dalam-bank

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank