Menampilkan 1120 dari 200 hasil · ~59ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
BPJS Ketenagakerjaan
literasihukum.com/kamus-hukum/962/bpjs-ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 03 Jun 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii
…au Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/3803/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-nasional-universal-health-coverage-segmen-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja-pemerintah-daerah
…g Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2025
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
literasihukum.com/peraturan/11965/jaminan-kesehatan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja
…eraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 23 · Tahun 1953 • 25 Nov 1953
Kewajiban Melaporkan Perusahaan
literasihukum.com/peraturan/17376/kewajiban-melaporkan-perusahaan
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1959 • 02 Apr 1959
Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang
literasihukum.com/peraturan/16710/pembebasan-r-soemantri-soerjoadiprojo-dari-kewajiban-untuk-menggantikan-uang
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1962 • 02 Nov 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16801/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-2-tahun-1962-tentang-kewajiban-perusahaan-minyak-memenuhi-kebutuhan-dalam-negeri-menjadi-undang-undang
…2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
Kamus Hukum
Serikat pekerja
literasihukum.com/kamus-hukum/949/serikat-pekerja
Serikat pekerja Organisasi pekerja yang dibentuk untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Serikat pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1994 • 14 Jul 1994
KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
literasihukum.com/peraturan/11206/kewajiban-calon-mempelai-untuk-mendapatkan-surat-keterangan-sehat-badan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1994 tentang KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 238 · Tahun 2015 • 19 Nov 2015
Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung
literasihukum.com/peraturan/1546/kewajiban-penyediaan-dan-pemasangan-closed-circuit-television-pada-bangunan-gedung
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.