Menampilkan 11–20 dari 163 hasil
· ~59ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/14561/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-koordinator-keputusan-menteri-koordinator-dan-keputusan-sekretaris-kementerian-koordinator-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordin…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polit…
Opini
• 01 Aug 2024
Etika Kepemimpinan dalam Islam: Prinsip-Prinsip Penting yang Harus Dipahami
literasihukum.com/etika-kepemimpinan-dalam-agama-islam
Artikel ini membahas etika kepemimpinan dalam Islam, yang memiliki peran sangat signifikan dalam menciptakan suasana kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2024
Jadwal Retensi Arsip
literasihukum.com/peraturan/16240/jadwal-retensi-arsip
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2024
Kelas Jabatan
literasihukum.com/peraturan/16239/kelas-jabatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2023
Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/18653/tata-cara-penanganan-saran-dan-keluhan-masyarakat-di-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas
literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986
• 14 Apr 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985
…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
Opini
• 14 May 2026
Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode
literasihukum.com/wacana-kpk-tentang-ketua-umum-parpol-maksimal-2-priode
…ma dalam hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola partai politik (parpol)…