Menampilkan 1120 dari 163 hasil · ~59ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/14561/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-koordinator-keputusan-menteri-koordinator-dan-keputusan-sekretaris-kementerian-koordinator-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordin…
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polit…
Opini • 01 Aug 2024
Etika Kepemimpinan dalam Islam: Prinsip-Prinsip Penting yang Harus Dipahami
literasihukum.com/etika-kepemimpinan-dalam-agama-islam
Artikel ini membahas etika kepemimpinan dalam Islam, yang memiliki peran sangat signifikan dalam menciptakan suasana kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2024
Jadwal Retensi Arsip
literasihukum.com/peraturan/16240/jadwal-retensi-arsip
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2024
Kelas Jabatan
literasihukum.com/peraturan/16239/kelas-jabatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2023
Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/18653/tata-cara-penanganan-saran-dan-keluhan-masyarakat-di-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas
literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986 • 14 Apr 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985
…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
Opini • 14 May 2026
Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode
literasihukum.com/wacana-kpk-tentang-ketua-umum-parpol-maksimal-2-priode
…ma dalam hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola partai politik (parpol)…
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.