Hasil Pencarian: kekayaan intelektual

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

…ng-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan da…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2022 • 21 Nov 2022

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

literasihukum.com/peraturan/18519/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional

…la Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasio…

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 36 · Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

literasihukum.com/peraturan/18414/pencabutan-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-54-tahun-2017-tentang-tata-cara-pelaporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral

…teri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 56 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

literasihukum.com/peraturan/5323/perubahan-ketiga-atas-peraturan-gubernur-nomor-017-tahun-2017-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan

…ntang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 7 · Tahun 1959 • 26 Sep 1959

Pengubahan Ordonansi Pajak Kekayaan

literasihukum.com/peraturan/15733/pengubahan-ordonansi-pajak-kekayaan

…tah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Kekayaan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1964 • 25 Nov 1964

Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

literasihukum.com/peraturan/16894/perubahan-dan-tambahan-ordonansi-pajak-kekayaan-1932

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 11 · Tahun 1967 • 19 Sep 1967

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925

literasihukum.com/peraturan/15596/pelaksanaan-undang-undang-nomor-8-tahun-1967-tentang-perubahan-dan-penyempurnaan-tata-cara-pemungutan-pajak-pendapatan-1944-pajak-kekayaan-1932-dan-pajak-perseroan-1925

…67, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 48 · Tahun 2015 • 30 Nov 2015

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4425/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-pinrang

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2020 • 11 Sep 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 25 TAHUN 2017 ΤΕΝΤΑNG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4060/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-25-tahun-2017-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-pinrang

…tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 25 TAHUN 2017 ΤΕΝΤΑNG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 12 · Tahun 2023 • 04 Sep 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

literasihukum.com/peraturan/18201/perubahan-atas-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p87menlhksetjenkum172018-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-aparatur-sipil-negara-lingkup-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan

…ingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan