Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 58 · Tahun 2024

Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan da/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

literasihukum.com/peraturan/15261/badan-atau-perwakilan-lembaga-internasional-yang-tidak-dikenakan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-daatau-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan da/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 38 · Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

literasihukum.com/peraturan/15235/kawasan-ekonomi-khusus-edukasi-teknologi-dan-kesehatan-internasional-banten

…(PP) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

literasihukum.com/peraturan/15233/kawasan-ekonomi-khusus-pariwisata-dan-kesehatan-internasional-batam

…merintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 26 · Tahun 1956

Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)

literasihukum.com/peraturan/16751/keanggotaan-republik-indonesia-pada-badan-keuangan-internasional-international-finance-corporation

…ndang (UU) Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

…Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 161 · Tahun 2023

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/16181/penambahan-investasi-pemerintah-republik-indonesia-pada-lembaga-keuangan-internasional-tahun-anggaran-2024

…hun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 99 · Tahun 2025

Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

literasihukum.com/peraturan/8850/pengesahan-1907-convention-for-the-pacific-settlement-of-international-disputes-konvensi-tentang-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-1907

…the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 1999

Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

literasihukum.com/peraturan/17369/pengesahan-international-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-racial-discrimination-1965-konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-1965

…tional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

literasihukum.com/peraturan/17171/pengesahan-konvensi-telekomunikasi-internasional-international-telecommunication-convention-nairobi-1982

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

literasihukum.com/peraturan/16779/pengesahan-pernyataan-pemerintah-republik-indonesia-pada-persetujuan-timah-internasional-1953

…n 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953