Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17709/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…n Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

literasihukum.com/peraturan/18793/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-159pmk022016-tentang-pesyaratan-dan-besar-manfaat-tunjangan-hari-tua-bagi-hakim

…uangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Materi Hukum • 24 Jun 2024

Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan

literasihukum.com/historisitas-mahkamah-konstitusi

Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1966 • 01 Nov 1966

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

literasihukum.com/peraturan/16942/pemberian-pensiun-tunjangan-bersifat-pensiun-dan-tunjangan-kepada-militer-sukarela

…r 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1958 • 17 Jun 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16657/penetapan-undang-undang-darurat-no-26-tahun-1957-tentang-anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela-lembaran-negara-tahun-1957-no-83-sebagai-undang-undang

…urat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 27 · Tahun 1950 • 23 Jul 2026

Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)

literasihukum.com/peraturan/16619/mengubah-peraturan-gaji-militer-1950-pgm-1950

Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 10 · Tahun 1951 • 23 Jul 2026

Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

literasihukum.com/peraturan/16582/pencabutan-kembali-gaji-militer-tahun-1950

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 26 · Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

literasihukum.com/peraturan/15902/anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela

…at Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)