Hasil Pencarian: hak perempuan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2011 • 20 Jun 2026

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA

literasihukum.com/peraturan/32/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-badan-uptb-pengendali-program-kb-dan-pemberdayaan-perempuan-pada-badan-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-kabupaten-luwu-utara

…ang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 03 Jun 2026

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

literasihukum.com/peraturan/3335/pembentukan-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana

…Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

literasihukum.com/peraturan/6815/unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-sosial-pengendalian-penduduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-bungo

…ti (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2024 • 26 Jul 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

literasihukum.com/peraturan/13781/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

…29 Tahun 2024 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 72 · Tahun 2020

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

literasihukum.com/peraturan/3819/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana

…Nomor 72 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

literasihukum.com/peraturan/5008/pembentukan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-masyarakat-desa-perempuan-dan-perlindungan-anak

…5 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2022

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

literasihukum.com/peraturan/2086/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

…Kabupaten Bone Nomor 71 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 65 · Tahun 2022

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ТАТА KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

literasihukum.com/peraturan/8481/pembentukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-pada-dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana

…ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ТАТА KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan