Hasil Pencarian: hak konstitusional partai politik

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2024 • 23 Sep 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/9530/perubahan-atas-peraturan-bupati-sambas-nomor-14-tahun-2021-tentang-pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-apbd-dan-tertib-administrasi-pengajuan-penyaluran-dan-laporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-keuangan-partai-politik

…ISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2025 • 17 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/6069/perubahan-atas-peraturan-bupati-bantul-nomor-18-tahun-2022-tentang-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…erubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2015 • 16 Jun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

literasihukum.com/peraturan/786/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-2-tahun-2012-tentang-tata-cara-pemberian-dan-pertanggungjawaban-belanja-subsidi-belanja-hibah-belanja-bantuan-sosial-bantuan-partai-politik-dan-belanja-bantuan-keuangan

…AN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2025

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/7675/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2025 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2011

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8678/pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-apbd-pengajuan-penyaluran-dan-laporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-keuangan-partai-politik-di-kabupaten-luwu-timur

…M APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/6628/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-timur-nomor-5-tahun-2006-tentang-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2015

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2014-2019

literasihukum.com/peraturan/4484/peraturan-bupati-pinrang-nomor-4-tahun-2015-tentang-petunjuk-pelaksanaan-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-periode-2014-2019

…AN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2014-2019

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/5054/perubahan-atas-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-2-tahun-2010-tentang-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…S PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1999

Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/17415/partai-politik

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 2002

Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/17478/partai-politik

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik